Goresan.id — Anjloknya harga tomat lokal di Halmahera Selatan (Halsel) kembali menuai perhatian. Ditengah keluhan petani yang kesulitan menjual hasil panennya, masuknya pasokan tomat dari luar daerah memicu sorotan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi komoditas hortikultura.
Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairaat (STAIA) Labuha, Muhammad Kasim Faisal, mendesak Pemerintah Halmahera Selatan (Pemkab) segera mengevaluasi kebijakan distribusi dan perdagangan komoditas pangan agar tidak merugikan petani lokal.
Menurut Kasim, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang dihadapi para petani.
“Pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan para petani. Setiap kebijakan harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan agar tidak merugikan petani lokal maupun masyarakat sebagai konsumen,” Katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap petani lokal dan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar.
“Petani membutuhkan harga jual yang layak, sementara masyarakat juga harus memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada satu sisi,” Ujar Kasim.
Akademisi ini turut meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) Halsel lakukan kajian menyeluruh terhadap mekanisme distribusi komoditas, termasuk masuknya pasokan dari luar daerah.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki data yang akurat mengenai rantai distribusi agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan gejolak baru di tengah masyarakat.
“Perindagkop perlu mempelajari pola distribusi komoditas di pasar, termasuk keterlibatan petani lokal dan pemasok dari luar Halmahera Selatan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap sistem distribusi saat ini penting dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah muncul keluhan. Analisis dampak harus dilakukan sebelum kebijakan diterapkan, sehingga konsekuensinya terhadap petani, pedagang, konsumen, maupun pemasok dari luar daerah dapat dipetakan,” Bebernya.
Kasim berharap kebijakan di sektor perdagangan dan pangan ke depan lebih berorientasi pada keberlanjutan ekonomi daerah.
“Jika tata kelola distribusi pangan berjalan baik, petani terlindungi, harga di pasar tetap stabil, dan masyarakat tidak dirugikan. Itu mestinya menjadi tujuan utama pemerintah daerah,” Imbuhnya. (*)
