HALSEL, Goresan.id – Ketua BARAH, Ady Hi Adam, mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersama DPRD Halsel agar mengintegrasikan anggaran pemulihan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dampak karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Halmahera Selatan. Berdasarkan data dari berbagai sumber, termasuk instansi kehutanan dan pemantauan satelit sebagaimana disebutkan dalam informasi yang dihimpun, luas lahan terdampak hingga 1 Oktober 2026 dilaporkan mencapai ribuan hektare.
Ady menilai, karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan.
Sejumlah komoditas unggulan masyarakat, seperti pala, cengkeh, dan kelapa, dilaporkan ikut terdampak kebakaran. Kerusakan tanaman produktif tersebut berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang karena masyarakat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali memulihkan hasil perkebunan mereka.
“Pemerintah daerah dan DPRD harus melihat dampak karhutla ini secara serius. Pemulihan ekonomi masyarakat yang kebunnya terdampak tidak boleh diabaikan dalam pembahasan APBD 2027. Pengadaan bibit pala, cengkeh, dan kelapa harus menjadi salah satu prioritas agar petani memiliki kesempatan untuk membangun kembali kebun mereka,” tegas Ady Hi Adam dalam keterangannya.
Menurutnya, penganggaran pemulihan pascakarhutla harus diawali dengan pendataan dan validasi langsung di lapangan. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan perlu memastikan jumlah warga terdampak, luas lahan yang terbakar, serta jenis tanaman produktif yang mengalami kerusakan.
Pendataan tersebut, lanjutnya, harus disusun secara terperinci berdasarkan nama penerima, alamat, dan luasan lahan terdampak atau by name, by address, and by land area.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, menghindari ketimpangan distribusi, serta menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan anggaran pemulihan perkebunan masyarakat.
Ady juga menegaskan bahwa dampak karhutla menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program Agromaritim, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Halsel.
Karena itu, pembahasan APBD 2027 yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halsel diharapkan tidak hanya berorientasi pada program rutin pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana.
“Program Agromaritim harus dibuktikan melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat. Jika kebun warga rusak akibat karhutla, maka pemerintah harus hadir dengan langkah pemulihan yang nyata. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menanggung sendiri kerugian ekonomi yang dampaknya bisa berlangsung bertahun-tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ady meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, terutama Dinas Pertanian dan instansi yang menangani penanggulangan bencana.
Kedua sektor tersebut dinilai perlu berkoordinasi dalam menyusun data dampak karhutla, memetakan kebutuhan pemulihan, serta merumuskan program bantuan yang dapat diakomodasi melalui APBD 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan, hasil pendataan di lapangan harus menjadi dasar dalam penyusunan program dan alokasi anggaran, sehingga kebijakan pemulihan tidak berhenti pada pendataan semata.
BARAH berharap Pemkab dan DPRD Halsel dapat menjadikan pemulihan kebun masyarakat terdampak karhutla sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah pada 2027, termasuk melalui dukungan penyediaan bibit tanaman produktif dan program pemulihan ekonomi petani.
Menurut Ady, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana harus terlihat dalam keputusan anggaran. Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen nyata untuk membantu masyarakat memulihkan sumber penghidupan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perkebunan di Halmahera Selatan.// Red
