HALSEL, Goresan.id – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersama DPRD Halsel mengalokasikan anggaran pemulihan bagi warga yang lahannya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Desakan tersebut ditujukan agar kebutuhan pemulihan
masyarakat di wilayah Gane Barat dan Gane Timur diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Berdasarkan data lapangan yang dihimpun personel BARAH, sekitar 613 hektare lahan perkebunan warga di Kecamatan Gane Barat Utara dilaporkan terdampak karhutla dan kekeringan. Lahan tersebut tersebar di 11 desa, yakni Batulak, Boso, Dolik, Fulai, Gumira, Moloku, Posi-Posi, Samad, Samo, Sukadamai, dan Tokaka.
Komoditas perkebunan yang terdampak terutama pala dan cengkeh, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Dari sejumlah desa tersebut, Desa Dolik dilaporkan mengalami dampak kerusakan cukup besar. Data BARAH mencatat ribuan pohon pala di empat dusun perkebunan mengalami kebakaran.
Di Dusun Kebun Sangaji, tercatat sebanyak 3.750 pohon pala terbakar. Sementara itu, Dusun Kebun Cempaka mencatat 1.441 pohon, Dusun Kebun Lemon sebanyak 890 pohon, dan Dusun Kebun Loleo sebanyak 1.892 pohon.
Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, total pohon pala yang dilaporkan terbakar di empat dusun perkebunan Desa Dolik mencapai 7.973 pohon.
Selain tanaman pala, BARAH juga mencatat sebanyak 4.249 pohon cengkeh di wilayah tersebut terdampak kebakaran dan kekeringan.
Data Desa Dolik tersebut dijadikan BARAH sebagai gambaran awal untuk mendorong perhatian pemerintah terhadap desa-desa lain di wilayah Gane Barat dan Gane Timur yang juga mengalami dampak bencana serupa.
Uji Komitmen Anggota DPRD Dapil III
BARAH menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan anggaran pemulihan masyarakat pada APBD 2027.
Anggota DPRD Halsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah Gane Barat dan Gane Timur turut didorong untuk memperjuangkan alokasi anggaran bagi warga terdampak.
Menurut BARAH, salah satu bentuk pemulihan yang dibutuhkan masyarakat adalah pengadaan bibit tanaman produktif, seperti pala, cengkeh, kelapa, dan komoditas perkebunan lainnya yang mengalami kerusakan akibat karhutla dan kekeringan.
Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat kembali mengembangkan perkebunan mereka, memulihkan sumber pendapatan keluarga, serta mengurangi dampak ekonomi akibat kerusakan tanaman produktif.
BARAH berharap pembangunan berbasis zonasi di Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana di setiap wilayah.
Pemulihan Dikaitkan dengan Program Agromaritim
BARAH juga meminta Bupati Halmahera Selatan dan Wakil Bupati agar memberikan perhatian serius terhadap dampak karhutla dan kekeringan yang dialami masyarakat Gane Barat dan Gane Timur.
Menurut BARAH, pemulihan perkebunan warga perlu menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung program agromaritim, khususnya melalui perlindungan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
BARAH menegaskan, pengalokasian anggaran pemulihan dalam APBD 2027 menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam merespons dampak bencana yang dialami warga.
Karena itu, BARAH berharap pembahasan APBD 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan pengadaan bibit tanaman produktif bagi masyarakat terdampak karhutla dan kekeringan di wilayah Gane Barat dan Gane Timur.
Langkah pemulihan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat membangun kembali perkebunan yang rusak sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga di wilayah terdampak. // RU
