Goresan.id — Dibalik masifnya aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, masyarakat setempat justru masih hidup dalam ironi. Meski investasi triliunan rupiah terus mengalir, suara-suara kritis mulai muncul pertanyakan sejauh mana manfaat kehadiran industri tambang benar-benar dirasakan warga.
Meski pulau itu menjadi salah satu kawasan penghasil nikel di Maluku Utara, sebagian masyarakat mengaku masih bergelut dengan persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan akses air bersih, minimnya kesempatan kerja bagi putra daerah, dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur.
Sorotan tersebut disampaikan Tokoh Pemuda Pulau Gebe sekaligus Ketua BPD Desa Elfanun, Hamdallah Abdul Rahim, S.Sos. Menurutnya, besarnya aktivitas pertambangan seharusnya mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kiranya investasi ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Gebe. Faktanya, banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, termasuk kebutuhan air bersih. Masyarakat berhak mempertanyakan ke mana manfaat ekonomi dari aktivitas tambang ini,” Kata Hamdallah.
Pulau Gebe sendiri memiliki luas sekitar 22.400 hektare telah menjadi salah satu pusat aktivitas pertambangan nikel. Sejumlah perusahaan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan beroperasi di wilayah tersebut.
Perusahaan yang disebut telah beroperasi meliputi PT Karya Wijaya, PT Mineral Trobos, PT Smart Marsindo, PT Aneka Niaga Prima, PT Anugerah Sukses Mining, dan PT Batra Putra Mulia.
Sementara itu, perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan wilayah izin atau proses administrasi di antaranya PT Mineral Jaya Mologina, PT Antasena, dan PT Elsaday Mulia.
Hamdallah menuturkan, sejak berakhirnya operasi PT ANTAM di Pulau Gebe dan meningkatnya aktivitas pengapalan bijih nikel pada tahun-tahun berikutnya, nilai ekonomi yang dihasilkan diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.
Namun, menurutnya, besarnya nilai investasi tersebut belum sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur, kesempatan kerja, hingga akses air bersih. Ini yang menjadi kegelisahan kami,” Ungkapnya.
Ia juga meminta adanya transparansi terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah, termasuk realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Selain persoalan pelayanan dasar, Hamdallah menilai keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pertambangan masih sangat terbatas.
Menurutnya, warga Pulau Gebe tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka.
“Harapan kami sederhana, masyarakat lokal diberi ruang yang lebih besar untuk bekerja, berusaha, dan ikut menikmati manfaat dari sumber daya alam yang berasal dari tanah mereka sendiri,” Ujarnya.
Atas nama masyarakat Pulau Gebe, Hamdallah mendesak pemerintah daerah bersama seluruh perusahaan tambang segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Ia menegaskan, penyediaan air bersih, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelibatan ekonomi lokal harus menjadi prioritas agar manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami berharap perusahaan dan pemerintah segera merespons kondisi masyarakat. Jangan sampai persoalan yang terus menumpuk berkembang menjadi gejolak sosial yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini,” Tegasnya. (*)
